Jutaan UKM Tak Kantongi SNI

Rabu, 19/06/2013 10:56 WIB
0 Flares 0 Flares ×
UKMSNIdeputi21 Jutaan UKM Tak Kantongi SNI

Para pelaku UKM ikuti sosialisasi SNI di Singosari, Kab Malang

Memo – Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar. Menurut data Asisten Deputi Urusan Produktivitas & Mutu pada Kementerian Koperasi Ir. Emilia Suhaimi, MM, jumlahnya lebih dari 55 juta UKM.

Tapi sebagian besar tidak punya standart produk (SNI) dan standart sistem manajemen (ISO/GMP/HACCP). Bahkan, setiap kali ada lomba SNI Award, UKM selalu kalah bersaing.

“Ya, jumlah UKM di Indonesia sangat banyak, lebih dari 55 juta. Sebagian besar mikro. Tapi sebagian besar tidak punya SNI. Saya malu menyebutkan berapa jumlahnya. Yang jelas banyak sekali yang belum ber-SNI. Padahal, SNI sangat penting bagi keberlangsungan produk mereka,” kata Emilia Suhaimi, saat Sosialisasi Penerapan Standart Produk (SNI) dan Standart Sistem Manajemen (ISO/GMP/HACCP) Bagi UKM dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi UMKM di Hotel Solaris, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (18/6) siang.

Acara ini diikuti sejumlah pengusaha UKM dari Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. “Rupanya, mereka belum paham pentingnya standart produk (SNI). Selain itu, mereka cepat puas. Mereka beranggapan, tanpa SNI pun produknya sudah laku. Orderan sudah banyak. Malah kewalahan melayani,” terangnya, kemarin.

Emilia Suhaimi juga menjelaskan, untuk menyadarkan para pelaku UKM agar mau mengurus SNI/HKI, pihaknya menggelar Sosialisasi Penerapan Standart Produk (SNI) dan Standart Sistem Manajemen (ISO/GMP/HACCP) Bagi UKM dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi UMKM.

Pada 2013 ini, sosialisasi sudah dilakukan di 17 provinsi. Dari 17 provinsi itu, ada 5 provinsi yang mendapatkan pendampingan dari Kementerian Koperasi, yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali.

“Ada 25 UKM yang mendapatkan pendampingan dalam pengurusan SNI/HKI hingga pelaksanaannya. Bahkan biayanya juga dibantu, karena biayanya memang mahal. Cuma, bantuan biaya ini hanya stimulan,” kata Emilia.

Bagi UKM, masih kata Emilia, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau ASEAN Ekonomi Community tahun 2005 dikhawatirkan akan mendorong membanjirnya barang-barang dari negara-negara ASEAN ke Indonesia dan mengambil sisa pangsa pasar yang selama ini mereka kuasai.

Namun bagi UKM yang siap menghadapi persaingan pasar bebas, terutama MEA 2015, liberalisasi perdagangan juga bisa menjadi peluang UKM untuk memasarkan produk atau jasa mereka ke negara-negara lain.

Pemerintah menangkap kerisauan dan kekhawatiran yang dirasakan UKM dengan diberlakukannya perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Berbagai regulasi juga telah dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi membanjirnya produk-produk impor.

“Ketentuan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Lingkungan dan Sertifikat Halal atas produk-produk impor, juga merupakan salah satu cara untuk menghambat masuknya barang-barang impor,” kata Emilia.

Di sisi lain, para pelaku UKM juga harus terus meningkatkan daya saing, produktivitas dan mutu produk atau jasa mereka agar mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Dalam jangka panjang, konsumen akan memperhatikan kualitas barang ketimbang harga yang murah.

“Karena itu penting bagi UKM untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya serta melakukan efisiensi proses produksinya sehingga harga produk lebih murah tetapi memiliki kualitas yang baik, sehingga akan diperhitungkan dan dipilih oleh konsumen,” katanya.

Peningkatan produktivitas dan mutu produk atau jasa yang dihasilkan UKM tidak akan optimal apabila tidak sesuai persyaratan atau standar yang telah disepakati secara nasional, regional maupun internasional.

“SMM ISO 9001: 2008, HACCP, ISO 22000 dan SNI Produk merupakan beberapa standar sistem manajemen atau standar produk yang berlaku secara nasional dan internasional yang dapat diterapkan oleh UKM Indonesia untuk meningkatkan mutu, efektivitas, efisiensi serta daya saing produk atau jasa mereka dalam menghadapi perdagangan bebas.,” tegasnya.

Sebab, pada era persaingan ketat ini, motor penggerak bisnis tidak lagi bersandar pada penawar dan kekuatan asset berwujud, seperti tanah, properti, mesin, tetapi telah beralih ke peranan asset tak berwujud atau yang sering dikenal dengan asset intelektual.

“Perlindungan HKI merupakan langkah maju untuk memasuki era pasar bebas, agar terhindar dari tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah disepakati.

Produk-produk atau karya-karya UKM yang beredar di pasar merupakan HKI yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang Bambang Sumantri menjelaskan, jumlah pelaku UMKM cukup banyak, mencapai 273.000. Bahkan, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlahnya mencapai 400.000 lebih, mulai usaha cobek hingga batik dari Druju, Sumbermanjing Wetan.

“Sosialisasi ini sangat penting. Karena itu, saya minta agar para pengusaha dapat mengikutinya dengan baik hingga tuntas,” ujarnya.

 

 

(rsm)

 

0 comments

DAFTAR ISI | CONTACT US | REDAKSI | PRIVACY POLICY | TERM OF USE | DISCLAIMER

Copyright ©2014 MEMOAREMA.COM

169 queries 1,669 seconds

Back to Top

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 StumbleUpon 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×