Susun Raperda Cagar Budaya

Kamis, 19/09/2013 08:41 WIB
0 Flares 0 Flares ×
f4candisonggoriti Susun Raperda Cagar Budaya

Candi Songgoriti, salah satu kekayaan budaya di Kota Batu (dan)

Memo — Untuk melindungi benda dan bangunan cagar budaya, DPRD Kota Batu saat ini sedang menyusun draft raperda tentang cagar budaya. Menurut Simon Purwoali, anggota DPRD Kota Batu raperda ini diharapkan bisa melindungi kekayaan kearifan lokal yang ada di Kota Batu.

Menurut Simon, banyak sekali peninggalan purbakala maupun peninggalan jaman perang kemerdekaan yang ada di Kota Batu ini. Dikhawatirkan mendatang, jika tidak ada peraturan daerah tersebut, benda cagar budaya ini tidak akan terlindungi.

”Perda ini akan dijadikan pedoman serta meningkatkan perhatian dan perlindungan barang cagar budaya. Agar kekayaan bangsa kita ini tetap terlindungi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebuah kolam kuno yang berada di belakang situs sejarah Makam Dinger kini sudah menjadi hak milik pribadi. Padahal, makam Tuan Tanah di Jaman Penjajahan Belanda ini masuk dalam daftar situs cagar budaya yang harus dilindungi.

Karena sudah menjadi hak milik, Pemerintah tidak berdaya saat sebuah kolam kuno yang berada di belakang makam ini dibongkar oleh pemilik tanah. Pemkot Batu mempertanyakan kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga tanah yang sebenarnya harus dilindungi bisa jatuh ke tangan pribadi.

Meski demikian Pemkot Batu masih bisa mempertahankan bangunan utama makam kuno ini, hingga bangunan tersebut masih bisa dilindungi, meski sebagian besar bagian tanah yang lain sudah dikuasai oleh pribadi.

“KOlam kuno yang dibelakang Makam Dinger ini sudah dibongkar, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama warga,” papar Widya, arkeolog Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Tindakan-tindakan advokasi yang dilakukan pemerintah untuk mengambil alih lahan pun terkendala, pasalnya tanah dimana kolam kuno tersebut berdiri sudah menjadi milik pribadi.

“Pembatasannya jadi repot, kita tidak berdaya karena mereka punya sertifikat, harusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang jadi filter, melakukan penyaringan dan melindungi lokasi-lokasi cagar budaya,” ujar Widya.

Karena kurang ketatnya penyaringan oleh BPN ini, menurut Widya banyak bangunan kolonial yang sudah berubah fungsi. Padahal sesuai dengan UU No 11 tahun 2010 tentang perlindungan cagar budaya, bangunan-bangunan bersejarah ini harus dilindungi.

Pasal 66 ayat 1 dan 2 menegaskan setiap orang dilarang merusak atau merubah cagar budaya baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya atau tata letak asli. Dalam pasal ini juga mengatur larangan mencuri barang-barang bersejarah ini.

Widya menyambut gembira pembahasan raperda perlindungan cagar budaya tersebut. Aturan ini akan melindungi cagar budaya yang banyak tersebar di Kota Batu, seperti seperti candi, goa, gudang amunisi dan bangunan bersejarah lainnya.

Dinas PAriwisata telah melakukan berbagai upaya perlindungan dengan cara memasang papan larangan di situs purbakala.

Lewat papan ini diharapkan muncul kesadaran pada masyarakat untuk melindungi cagar budaya. Widya bersyukur ada beberapa warga yang tergerak untuk membentuk paguyuban yang bertugas menjaga dan merawat salah satu situs sejarah di Kota Batu. Diharapkan dengan peran serta masyarakat ini membuat situs sejarah bisa terjaga.

 

Editor : Muhammad Dhani

One comment

DAFTAR ISI | CONTACT US | REDAKSI | PRIVACY POLICY | TERM OF USE | DISCLAIMER

Copyright ©2014 MEMOAREMA.COM

143 queries 6,429 seconds

Back to Top

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 StumbleUpon 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×